BLORA,BLORACRISISCENTER.NEWS – Ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik strategis Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Kamis (23/4/2026). Aksi long march dimulai dari Blok T menuju Bundaran Tugu Pancasila, kemudian ke Kejaksaan Negeri Blora, dan berakhir di depan Kantor DPRD Kabupaten Blora.
Dalam orasinya, MPKN menyoroti pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Blora dalam beberapa tahun terakhir, termasuk rencana agenda tahun 2026. Massa menilai kegiatan tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan justru berpotensi membebani anggaran daerah.
Koordinator aksi MPKN, dalam pidatonya di depan gedung DPRD, menduga kunker yang semestinya menjadi alat pengawasan legislatif telah bergeser menjadi kegiatan formalitas dengan fasilitas berlebih. "Perjalanan dinas dan akomodasi tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan publik. Ini mengindikasikan pemborosan dan potensi politik transaksional," ujarnya.
Para demonstran juga menyoroti minimnya transparansi terkait jadwal kunker yang hanya mencantumkan waktu pelaksanaan tanpa kejelasan lokasi, agenda pembahasan, maupun luaran (output) yang dihasilkan. Selain itu, MPKN menduga adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pimpinan dewan dalam penggunaan anggaran untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.
Aksi ini tidak hanya menyoroti kerugian keuangan daerah, tetapi juga dampak sosial. MPKN menilai fenomena kunker luar kota kerap menimbulkan persoalan integritas moral akibat perilaku tidak etis yang diduga terjadi selama kegiatan berlangsung.
Berdasarkan rangkaian persoalan tersebut, MPKN secara resmi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Blora:
1. Menghentikan seluruh agenda kunjungan kerja luar kota DPRD Blora yang dinilai tidak efektif dan berlebihan.
2. Melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Blora oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.
3. Mengalihkan (refocusing) anggaran tersebut ke program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Sementara itu, aparat kepolisian yang berjaga di lokasi memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan kondusif.(Tgh)
