BLORA,BLORACRISISCENTER.COM – Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora bersama Perhutani KPH Randublatung menggelar pertemuan silaturahmi dan koordinasi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora pada Rabu (25/2/2026). Pertemuan yang berlangsung di Markas Kodim setempat tersebut membahas langkah awal pembentukan satuan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang direncanakan menempati kawasan hutan di wilayah setempat.
Rencana strategis tersebut menunjuk lokasi di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bodeh, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Beran, yang masuk dalam wilayah administratif KPH Randublatung, Kabupaten Blora. Dalam diskusi tersebut, Perhutani menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan tersebut, namun tetap menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kehutanan.
Administratur Perhutani KPH Randublatung, Herry Merkussyanto P, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana pembangunan satuan Yonif TP sebagai bagian dari kontribusi Perhutani dalam menjaga kedaulatan negara. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan strategis nasional harus melalui mekanisme perizinan yang benar.
"Perhutani pada prinsipnya siap mendukung program strategis nasional ini. Sinergi antara Perhutani dan TNI merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung tugas pertahanan negara," ujar Herry dalam surat permohonan penggunaan kawasan hutan yang disampaikan kepada jajaran TNI.
Ia menambahkan, aspek legalitas pemanfaatan kawasan hutan menjadi otoritas kementerian teknis, sehingga seluruh proses akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Komandan Kodim 0721/Blora, Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto, S.Sos., menjelaskan bahwa pembentukan Yonif TP merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan wilayah. Satuan ini nantinya diharapkan tidak hanya berperan dalam aspek pertahanan, tetapi juga mendorong stabilitas keamanan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.
"Beberapa lokasi di wilayah BKPH telah kami survei. Saat ini masih dalam tahap seleksi guna menentukan titik yang paling tepat dan strategis, baik dari aspek teknis militer maupun dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat," jelas Dandim.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi terciptanya kerja sama yang solid antara TNI dan Perhutani. Kolaborasi ini dinilai strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah, menjaga kedaulatan negara, serta memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.(Tfk)
