BlORA,BLORACRISISCENTER.NEWS - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mendorong perluasan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) hingga menjangkau 415 kabupaten di Indonesia. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di tingkat daerah.
Ketua Umum ADKASI Siswanto menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, berbagai upaya untuk melindungi kaum muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
Menurut Siswanto, generasi muda saat ini merupakan bagian penting dari keberlanjutan pembangunan nasional. Mereka nantinya akan menjadi penerus yang mengisi berbagai bidang kehidupan dan menentukan arah perkembangan bangsa di masa mendatang.
Ia menilai persoalan narkotika perlu ditangani melalui berbagai langkah, mulai dari pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi hingga penguatan koordinasi antarinstansi. Penanganan yang terpadu dinilai diperlukan agar upaya menghadapi peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih efektif.
Saat ini, BNNK telah hadir di 182 kabupaten/kota. ADKASI berharap keberadaan lembaga tersebut dapat diperluas ke daerah-daerah lain sehingga semakin banyak wilayah yang memiliki perangkat khusus untuk menangani persoalan narkotika.
Dorongan tersebut disampaikan Siswanto setelah ADKASI bertemu dengan Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto di Kantor BNN, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pentingnya penguatan upaya pencegahan narkotika di tingkat kabupaten dan kota.
Siswanto menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk DPRD. Menurutnya, pembentukan BNNK perlu didukung melalui kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, BNN, pemerintah daerah, dan DPRD.
ADKASI berpandangan bahwa keberadaan BNNK di daerah dapat memperkuat koordinasi sekaligus membuat program pencegahan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan lembaga yang berada di tingkat kabupaten/kota, berbagai upaya penanggulangan narkotika dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.(TGH)
