Jakarta,BLORACRISISCENTER.COM – Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora melakukan audiensi dengan sejumlah anggota DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan kondisi darurat yang tengah dihadapi sektor pergulaan Kabupaten Blora akibat terhentinya operasional PT Gendhis Multi Manis (GMM).
Kerusakan mesin boiler yang menyebabkan berhentinya proses produksi PT GMM tidak hanya berdampak pada aktivitas pabrik, tetapi juga memicu krisis ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Petani tebu kesulitan menyalurkan hasil panennya, sementara buruh angkut, sopir, pekerja pabrik, pedagang kecil, hingga pelaku usaha lainnya ikut terdampak akibat terhentinya salah satu penggerak utama ekonomi Kabupaten Blora.
Dalam audiensi tersebut, Paguyuban Petani Tebu Blora diterima oleh Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, yang menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme pengawasan DPR RI.
Menanggapi aspirasi petani tebu Blora, Rina Sa’adah menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Menurutnya, persoalan yang terjadi di Kabupaten Blora tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan teknis operasional industri semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dan langkah cepat dari pemerintah.
"Petani telah bekerja keras sejak masa tanam hingga panen. Negara tidak boleh membiarkan mereka menghadapi ketidakpastian sendirian. Persoalan ini harus segera dibahas bersama pihak-pihak terkait agar ada solusi yang konkret dan berpihak kepada petani," ujar Rina Sa’adah.
Rina juga menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan mengawal persoalan tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar dampak yang dirasakan petani serta masyarakat Blora tidak semakin meluas.
Selain itu, perjuangan petani tebu Blora juga mendapat perhatian dan dukungan dari Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Dari Komisi VI hadir Budi Sulistyono (Kanang), Sturman Panjaitan, Dewi Juliani, Kusuma Kelakan, dan Ida Nurlela, sedangkan dari Komisi XI hadir Harris Turino, Musthafa, dan Didik Haryadi.
Para anggota DPR RI yang menerima audiensi menilai bahwa persoalan yang terjadi di PT Gendhis Multi Manis tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis perusahaan semata. Dampaknya telah meluas menjadi persoalan ekonomi rakyat yang menyentuh kehidupan petani, pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat Blora secara keseluruhan.
Selain menyatakan dukungan terhadap perjuangan petani tebu Blora, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang hadir juga berkomitmen untuk mengkomunikasikan dan membawa persoalan ini kepada para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan sektor pergulaan nasional, yakni Perum Bulog, PT Gendhis Multi Manis (GMM), dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).
Mereka menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi petani tebu Blora harus segera mendapat perhatian serius dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan DPR RI, termasuk dibahas dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian yang lebih cepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan petani serta keberlangsungan industri gula di Kabupaten Blora.
Koordinator Aksi Audiensi Petani Tebu Blora, Exi Wijaya, menjelaskan bahwa sektor pergulaan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Blora dengan perputaran ekonomi yang selama ini mencapai sekitar Rp500 miliar. Terhentinya operasional PT GMM memaksa petani mengirimkan tebu ke pabrik gula di luar daerah dengan biaya logistik yang jauh lebih tinggi serta risiko penurunan rendemen akibat lamanya waktu pengiriman.
"Ketika pabrik berhenti, yang lumpuh bukan hanya mesin produksi, tetapi juga roda ekonomi masyarakat. Petani menanggung biaya tambahan, pekerja kehilangan kepastian penghasilan, dan daerah kehilangan salah satu sumber utama perputaran ekonominya. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya semakin luas setiap hari," tegas Exi Wijaya.
Menurutnya, dampak berhentinya operasional PT GMM tidak hanya dirasakan petani tebu, tetapi juga mempengaruhi sekitar ratusan ribu masyarakat yang menggantungkan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung pada aktivitas industri gula di Kabupaten Blora.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Paguyuban Petani Tebu Blora mendorong agar DPR RI segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan perwakilan petani tebu, PT Gendhis Multi Manis, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, kementerian terkait, serta pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian persoalan ini.
RDPU dinilai penting agar seluruh fakta, persoalan, dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat dibuka secara transparan di hadapan publik, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur untuk menyelamatkan petani dan perekonomian daerah.
Selain RDPU, Paguyuban Petani Tebu Blora juga mendesak DPR RI untuk segera melakukan sidak dan kunjungan lapangan ke PT Gendhis Multi Manis. Langkah tersebut diperlukan agar para wakil rakyat dapat melihat secara langsung kondisi pabrik, memeriksa akar persoalan yang terjadi, serta menyaksikan dampak yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton, menegaskan bahwa yang dibutuhkan petani saat ini bukan sekadar ruang untuk menyampaikan keluhan, melainkan kebijakan nyata yang mampu meringankan beban ekonomi akibat terhentinya operasional PT Gendhis Multi Manis.
"Petani tidak cukup hanya didengar. Harus ada keputusan konkret: subsidi transportasi dan subsidi harga gula. Jangan sampai petani menjadi pihak yang menanggung seluruh dampak dari persoalan yang bukan mereka sebabkan," tegas Anton.
Menurutnya, kenaikan biaya distribusi akibat pengiriman tebu ke luar daerah telah menggerus pendapatan petani secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi petani dari kerugian yang terus bertambah selama pabrik belum kembali beroperasi secara normal.
Paguyuban Petani Tebu Blora berharap dukungan lintas fraksi DPR RI ini dapat segera diwujudkan dalam langkah-langkah konkret berupa penyelenggaraan RDPU, RDP dengan pihak terkait, sidak lapangan, percepatan pemulihan operasional PT GMM, jaminan penyerapan hasil panen petani, serta kebijakan subsidi transportasi dan subsidi harga gula untuk melindungi petani dari dampak krisis yang sedang berlangsung.
"Kami datang ke DPR RI bukan untuk meminta belas kasihan. Kami datang membawa mandat ribuan petani dan masyarakat Blora yang hari ini terdampak. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyatnya. Karena itu kami mendesak agar RDPU segera dijadwalkan dan DPR RI turun langsung ke lapangan melihat kondisi PT Gendhis Multi Manis serta dampaknya terhadap masyarakat harus dibuktikan dengan tindakan nyata," tutup Exi Wijaya.(Red)
