BLORA,BLORACRISISCENTER.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Siswanto, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kawasan industri di wilayahnya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi krusial untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah timur Jawa Tengah, sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya alam dan infrastruktur logistik yang kini semakin terintegrasi.
"Blora bukan lagi sekadar penonton dalam industri nasional, melainkan siap menjadi pusat hilirisasi berbasis gas bumi dan manufaktur yang didukung konektivitas transportasi modern," ujar Siswanto saat dihubungi di Blora, Kamis (26/2/2026).
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) ini menjelaskan, kawasan industri di Blora diproyeksikan memiliki keunikan dibandingkan kawasan lain. Jika umumnya berbasis manufaktur murni, Blora menawarkan konsep kawasan industri berbasis gas.
Hal ini didukung oleh cadangan gas bumi yang melimpah di wilayah tersebut, antara lain dari Blok Gundih dan Blok Cepu yang dikelola Pertamina bersama mitra strategis. Dengan potensi itu, Blora dinilai mampu menawarkan efisiensi energi bagi industri dari hulu hingga hilir.
"Targetnya adalah menarik investor sektor petrokimia dan industri padat energi yang membutuhkan suplai gas stabil. Hilirisasi gas bumi dapat dikembangkan menjadi produk pupuk, bahan kimia, hingga pembangkit energi listrik mandiri untuk kebutuhan kawasan industri," terangnya.
Selain energi, Siswanto memaparkan sejumlah keunggulan kompetitif yang dimiliki Blora. Dari segi infrastruktur, keberadaan Bandara Ngloram, jalur kereta api ganda, serta ruas jalan nasional menghubungkan Blora dengan pusat distribusi utama seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
"Infrastruktur ini memastikan arus pengiriman barang dan bahan baku menjadi lebih cepat, murah, dan efisien," imbuhnya.
Dari sisi ketersediaan lahan, Blora juga diuntungkan. Sekitar separuh dari total wilayah kabupaten merupakan kawasan hutan produksi yang didominasi hutan negara. Melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), pemerintah daerah dapat bersinergi dengan kementerian terkait untuk menyediakan lahan siap bangun tanpa proses pembebasan lahan yang rumit.
Faktor biaya tenaga kerja yang kompetitif juga menjadi nilai tambah. Dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora tahun 2026 yang ditetapkan sekitar Rp2.383.928, angkanya relatif lebih rendah dibandingkan kawasan industri di Jawa Barat maupun Surabaya yang telah menembus angka di atas Rp5 juta.
"SDM di Blora sudah mumpuni. Banyak tenaga kerja asal Blora yang bekerja di luar daerah dengan berbagai keahlian. Dengan adanya kawasan industri, masyarakat memiliki peluang bekerja dan berkembang di daerah sendiri," pungkas Siswanto.(Mon)
